Sertifikasi Operator IPAL

Project Proposal

Pelatihan dan Sertifikasi untuk Operator Profesional IPAL

Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012

A. PENDAHULUAN

Ketatnya peraturan dan kesadaran akan lingkungan mengharuskan pihak industri mencari upaya yang selalu lebih efektif dan efisien untuk mengolah air limbah. Hal tersebut juga sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang memiliki tiga pilar sekaligus, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 22 butir E menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengolahan Air Limbah yang “bersertifikat”. SDM yang memiliki sertifikat memegang peranan penting dalam mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur dalam mengoperasikan IPAL. Karena operator IPAL dituntut untuk memahami bakuan kompetensi tata keseimbangan yang menyeluruh dari pengetahuan, keterampilan, kearifan, pengalaman, dan tatalaku yang perlu dipunyai seorang Operator IPAL.

Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) sebagai organisasi profesi telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) untuk mengeluarkan Sertifikasi Operator IPAL. Pelatihan dan sertifikasi ini akan mencetak para operator profesional yang handal di bidang operasionalisasi IPAL.

Kami menawarkan Pelatihan dan Sertifikasi Operator Profesional IPAL yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan petugas lingkungan dan membekalinya dengan perangkat memadai untuk merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mengakomodasikan. Peserta pelatihan dari berbagai sektor lingkungan yang berbeda akan berkumpul dan saling berinteraksi. Hal ini tentu akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi tiap peserta pelatihan.

B. LANDASAN HUKUM

 1. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 ayat (1): Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 1 ayat (27): Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pasal 63 ayat (2): Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

Pasal 63 ayat (2)f: Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dengan kemitraan;

Pasal 63 ayat (2)q: Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

Pasal 65 ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 70 ayat (1):  Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70 ayat (2):  Peran masyarakat dapat berupa: a.  pengawasan sosial; b.  pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c.  penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 70 ayat (3): Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 32: Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Pimpinan instansi yang berwenang,  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 35 ayat (1): Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 35 ayat (2): Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disediakan oleh penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 35 ayat (3): Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan atau papan pengumuman.

Pasal 36 : Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 30 ayat (2): Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

Pasal 30 ayat (3): Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8 (d): Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9: Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :

Pasal 9 (a): Menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan kepedulian, serta tanggung jawab para pengambil keputusan dan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;

Pasal 9 (b): Menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan kepedulian, kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

Pasal 9 (k): Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 12 ayat (1): Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 12 ayat (2): Pelaksanaan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan.; b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan; c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan dalam penendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; d. Memberikan saran, pendapat dan aspirasi; e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan yang dapat dipertanggungjawabkan; f. Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup.

Pasal 13 ayat (1): Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dapat dilakukan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 13 ayat (2): Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup dapat difasilitasi oleh Guberner, Bupati atau Walikota.

Pasal 16 ayat (1): Dalam meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Gubernur menumbuhkembangkan dan memfasilitasi penerapan produksi bersih serta pengelolaan limbah secara terpadu.

Pasal 16 ayat (2): Pengelolaan limbah secara terpadu sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ayat (1): Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib: a. Memiliki izin pembuangan air limbah; b. Mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan; c. Melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi debit, kadar, dan beban pencemaran secara berkala paling lama satu bulan sekali kepada Gubernur dan Bupati/Walikota; d. Memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup; e: Memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang bersertifikat;

Pasal 27: Gubernur memfasilitasi dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

C. NAMA KEGIATAN

Penyelenggraan Pelatihan dan Sertifikasi untuk Operator Profesional IPAL Provinsi Jawa Tengah ini kami sebut Edu-Enviro Training 2012.

D. PESERTA

Pelatihan ditujukan untuk departemen K3 (Kesehatan dan Keselamata Kerja) dan lingkungan di perusahaan, pengelola dan/atau pelaksana (process engineer) pada pengolahan air limbah atau operator IPAL.

E. MATERI

  •  Peraturan / Undang-Undang yang Berlaku terkait Pengolahan Limbah
  • Prinsip Dasar Pengolahan Limbah
  • Karakteristik Limbah Industri
  • Karakter, Kualitas, dan Standar air limbah
  • Manajemen Teknologi Limbah Industri
  • Tujuan dan metode pengolahan air limbah
  • Prinsip Pengolahan Waste Secara Aerobik / Anaerobik
  • Parameter Proses Pengolahan Limbah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
  • Analisa Pada Tahapan Proses Pengolahan Limbah
  • Lab Management Terutama Untuk Analisa WWTP (COD Dan BOD)
  • Sistem Pengolahan Limbah Cair secara fisika, kimia dan biologi
  • Penghilangan residu suspended solids, nitrogen, dan phosphate
  • Aspek manajemen dalam komunitas pengelolaan air limbah
  • Perencanaan dan Pengendalian IPAL

 F. METODE     

  1. Presentation
  2. Discuss
  3. Case Study
  4. Evaluation

 G. INSTRUKTUR

Pakar / Tenaga Ahli bidang Manajemen IPAL

H. PENYELENGGARA

Kegiatan “Pelatihan dan Sertifikasi untuk Operator Profesional IPAL di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012” adalah hasil kerjasamaa antara: Lembaga Edukasi Lingkungan (LELi) Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Jakarta.

I. PERSYARATAN PESERTA

  1. Agar efektifitas dan target pelatihan tercapai secara maksimal, maka diharapkan peserta pelatihan hendaknya operator IPAL dan personil terkait yang telah berpengalaman dalam pengoperasiannya.
  2. Membawa Surat Tugas dari institusinya.
  3. Membawa Foto Copy Kartu Identitas.
  4. Membawa Pas Foto 4 × 6 dan 2 × 3 masing-masing 3 lembar.

J. WAKTU & TEMPAT

Hari         : Selasa dan Rabu

Tanggal   : 20 – 21 Nopember 2012

Tempat   : Hotel Horison Semarang

Jl. KH Ahmad Dahlan No. 2 Semarang – Jawa Tengah

Phone. 024 – 8450045 Fax. 024 – 8419009

Website: http://www.horisonsemarang.com

K. BIAYA PESERTA

Rp. 2.000.000,- per peserta

L. FASILITAS

  1.  Module / Handout
  2. Training Kits
  3. Hotel, Coffee Break & Meals
  4. Souvenir (Pin, Topi, Rompi peserta dan Sertifikat)
  5. Airport pick up services
  6. Transportasi selama training

M. INFORMASI & PENDAFTARAN

Lembaga Edukasi Lingkungan

Jl. Bedas Selatan No. 12 D Semarang

Phone      : 024 70432832, 024 70800200

Fax           : 024 8503787

Email       : lelingkungan@gmail.com

Website  : http://www.lelingkungan.wordpress.com

Kontak    : Sdr.  Wahyudi Hp. 082133666662, 08157770070

Sdr.  Andre       Hp. 081390201010, 087837400900

N. PENUTUP

Demikian proposal Pelatihan dan Sertifikasi untuk Operator Profesional IPAL Jawa Tengah ini kami susun. Semoga acara ini dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dibuat di        : Semarang

Tanggal          : 8 Agustus 2012

Panitia Pelaksana

Pelatihan dan Sertifikasi untuk Operator Profesional IPAL

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012

Ketua,

Ir. Andrianus R. Dethan

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s