Lembaga Edukasi Lingkungan

Keterpaduan Gerak, Peran Serta Masyarakat, dan Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Keterpaduan Gerak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencernaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tujuan Pengelolaan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut.

  1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia daru pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
  3. Menjamin kelangungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  5. Mencapai keserasian, kelerasan, dan keseimbangan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  8. Mengadilkan pemacangaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
  9. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan keterpaduan pelaksanaan kebijkansaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, secara sektoral dilakukan oleh departemen lembaga nondepartemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di daerah, pelaksanaan pengelolaan lingkungan sektoral dilakukan dibawah koordinasi Kepala Wilayah. Sedang pengelolaan lingkungan hidup yang menyangkut aspek-aspek yang menjadi kewewenangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan tetap mengacu pada kewajiban nasional pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

2. Peran Serta Masyarakat 

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran serta dan masyarakat menjadi sangat strategis tertama pemerintah, peran serta swasta dan masyarakat menjadi sangat strategis terutama dalam era industrialisasi, pembangungan Jangka Panjang Kedua, mengingat dalam kurun waktu ini porsi investasi swasta pada khususnya diharapkan dapat mencapai lebih dari dua kali porsi investasi pemerintah. Oleh karena itu, keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, baik ditingkat pusat maupun daerah menuntut upaya-upaya koordinasi memadai yang melibatkan juga unsur-unsur swasta dan masyarakat. Pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara nasional dalam pengeloaan lingkungan hidup kiranya perlu dikembangkan dan terus dimantapkan keterpaduannya dimasa mendatang.

Kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan hidup di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menegaskan bahwa, setiap orang berhak mendapatkan keadilan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Atas hak tersebut, kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah serta menanggulangi kerusakan dan penyebarannya , sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah. Dalam kemampyan lingkungan sebagaimana dicantumkan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui penyuluhan, bimbingan pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup. Pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan melalui jalur penedidikan formal mulai dari taman-kanak/sekolah dasar hingga keperguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan non-formal. Adapun penelitian tentang lingkungan hidup antara lain meliputi pengembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan lingkungan yang ada, kecendrungan perubahan lingkungan, baik secara alami maupun pengaruh kegiatan manusia, serta hubungan timbale balik antara kebutuhan manusia yang makin meningkat dengan lingkungan alam, lingkungan hidup kepada Negara. Atas perbuatannya, perusak dan pencemar lingkungan dapat pula dikenakan tindakan (sanksi) pidana berupa penjara/kurungan atau denda.

Agar kemitraan nasional pemerintah, swasta dan masyarakat dapat berlangsung secara serasi, selaras, dan seimbang, perlu ditempuh strategi yang menekankan pada beberapa hal sebagai berikut.

  1. Kelembagaan dikembangkan agar memiliki kemampuan koordinasi yang memadai, baik dalam melakukan intersektor maupun antarsektor, daerah, dan dunia usaha serta masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup yang muncul di lapangan, baik untuk turun waktu jangka panjang lima tahunan maupun tahunan.
  2. Pengembangan perangkat peraturan perundangan, termasuk penaatan penegakan hukumnya, serta dukungan kebijaksanaan operasional lingkungan hidup yang mampu mengantisipasi persoalan lingkungan hidup, baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global.
  3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia khususnya aparat pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, baik dari segi jumlah maupun kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  4. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan hidup yang dapat membantu upaya-upaya konservasi lingkungan dan memperkecil kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Penetapan teknologi produksi bersih (cleaner production) harus dapat mulai menggantikan pendekatan pengelolaan limbah (end pipe approach), sehingga produk yang dihasilkan kompetitif, hemat, bahan baku, dan aman terhadap lingkungan lingkungan.
  5. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dunia usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk ikut menangung beban atas boaya pengelolaan lingkungan yang diperlukan akibat pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukannya.
  6. Pengembangan upaya mencegah secara dini ( preventif) dengan instrument-instrumen berikut ini penataan ruang AMDAL, penataan standar mutu lingkungan, ekonomi dan auding lingkungan serta pengturannya melalui mekanisme perizinan pembangungan maupun mengembangkan upaya penanggulangan dengan pengenadilian dan pemulihan pencemaran dan perusakan.

Pemerintah menekankan perlunya mewujudkan koordinasi pengeloaan lingkungan hidup dan hal ini sebagai dasar untuk melaksanakan kemitraan nasional. Pemerintah telah mencanangkan Dasa Karya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan:

  1. Melestarikan tatanan lingkungan;
  2. Mengindahkan daya dukung lingkungan;
  3. Menaikkan mutu lingkungan;
  4. Menggerakkan upaya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman flora dan fauna;
  5. Mengoordinasikan keterpaduan pendayagunaan sumber daya buatab dalam pengolaan lingkungan;
  6. Mengupayakan pemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan;
  7. Menormalisasikan fungsi lingkungan dengan mengurangi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  8. Menggairahkan peran serta masyarakat;
  9. Mengantisipasi dan mengandalkan system informasi lingkungan dan ekonomi lingkungan; hukum pengelolaan lingkungan;

Dalam rangka program pembangunan berwawasan lingkungan dan pembinaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, dilakukan sinkronisasi penerangan, yaitu sebagai berikut.

1. Tingkat Pusat

  • Menetapkan kebijaksanaan dan program secara nasional.
  • Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis.
  • Menetapkan rencana umum.
  • Melaksanakan koordinasi dan integrasi program.
  • Mempersiapkan bahan, panduan, dan pedoman program
  • Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan maupun dampaknya masyarakat secara keseluruhan.

2. Tingkat Wilayah

  • Menjabarkan kebijaksanaan dalam perincian program yang digarikan tingkat pusat yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan potensi di lingkungannya.
  • Memberikan arahan dan bimbingan teknis operasional kepada daerah-daerah yang dianggap memerlukan pembinaan.
  • Melakukan koordinasi dan keterpaduaan teknis operasional sesuai dengan fungsi dan perannya secara lintas sektoral.
  • Melaksanakan pemantauan dan pengadilan kondisional di lingkungan.

3. Tingkat Daerah

  • Melakukan intersibasi potensi lingkungan alam, lingkungan buatan manusia, dan lingkungan social yang sedang dikembangkan
  • Menginformasikan dan menyebarluaskan kegiatan pelestarian lingkungan terhadap masyarakat
  • Melakukan koordinasi dan keterpaduan teknis operasional dengan instansi terkait.

Secara pembangunan selalu menimbulan risiko terhadap lingkungan. Oleh karena itu harus diupayakan untuk memperkcil risiko tersebut, antara lain melalui studi Analisis mengenai dampak lingkungan ( AMDAL ). Pembangunan transmigrasi merupakan bagian dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Betapapun baiknya program ini, tetap akan menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, terutama pada saat pembukaan wilayah hutan. Analisis dampak pembangunan transmigrasi dapat ditelusuri melalui tahapan kegiatannya, yaitu tahap perencanaan dan desain, tahap pembangunan dan selama pelaksanaannya. Adapun segi lingkungan yang perlu dilihat lingkungan fisik, biologi, dan sosial.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dijelaskan bahwa Analisi Mengenai Dampai Lingkungan Hidup merupakan dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencenaan pembangunan wilayah. Studi terhadap usaha dan/ atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Adapun usaha dan/atau kegiatan yang kemungknan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan meliputi:

  1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  2. Ekspoitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
  3. Proses Dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosam pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam pemanfaatannya;
  4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengearuhi lingkungan alam, lingkungan buatam, serta ;omglimgam sosial budaya;
  5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasana konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
  6. Introduksi jenis tumbu-tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik;
  7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
  9. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahan Negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s