Alas Hukum

  1. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 ayat (1): Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 1 ayat (27): Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pasal 63 ayat (2): Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

Pasal 63 ayat (2)f: Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dengan kemitraan;

Pasal 63 ayat (2)q: Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

Pasal 65 ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 70 ayat (1):  Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70 ayat (2):  Peran masyarakat dapat berupa: a.  pengawasan sosial; b.  pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c.  penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 70 ayat (3): Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 32: Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Pimpinan instansi yang berwenang,  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 35 ayat (1): Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 35 ayat (2): Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disediakan oleh penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 35 ayat (3): Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan atau papan pengumuman.

Pasal 36 : Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 30 ayat (2): Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

Pasal 30 ayat (3): Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8 (d): Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9: Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :

Pasal 9 (a): Menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan kepedulian, serta tanggung jawab para pengambil keputusan dan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;

Pasal 9 (b): Menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan kepedulian, kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

Pasal 9 (k): Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 12 ayat (1): Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 12 ayat (2): Pelaksanaan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan.; b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan; c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan dalam penendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; d. Memberikan saran, pendapat dan aspirasi; e. Menyampaikan informasi dan/atau laporan yang dapat dipertanggungjawabkan; f. Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup.

Pasal 13 ayat (1): Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dapat dilakukan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 13 ayat (2): Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup dapat difasilitasi oleh Guberner, Bupati atau Walikota.

Pasal 16 ayat (1): Dalam meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Gubernur menumbuhkembangkan dan memfasilitasi penerapan produksi bersih serta pengelolaan limbah secara terpadu.

Pasal 16 ayat (2): Pengelolaan limbah secara terpadu sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ayat (1): Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib: a. Memiliki izin pembuangan air limbah; b. Mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan; c. Melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi debit, kadar, dan beban pencemaran secara berkala paling lama satu bulan sekali kepada Gubernur dan Bupati/Walikota; d. Memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup; e: Memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang bersertifikat;

Pasal 27: Gubernur memfasilitasi dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s